Teori Ekonomi Pancasila

Diposkan oleh: Diana

A.    Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila

Sistem ekonomi Pancasila adalah salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yang di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam SEP tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan.

Ekonomi pancasila merupakan ilmu Ekonomi kelembagaan (instructional economics) yang menjungjung tinggi kelembagaan pancasila sebagai ideologi Negara yang kelima silanya. Secara utuh maupun sendiri-sendiri, rujukan setiap orang Indonesia.

Pancasial mengandung 5 asas, maka semua substansi sila pancasila (1) etika, (2) kemanusiaan (3) nasionalisme, (4) kerakyatan?demokrasi dan (5) keadilan social , yamg harus di seimbangkan dalam model Ekonomi yang di sususn. Kalau sila pertama dan kedua adalah dasarnnya, sedangkan sila ketiga dan keempat adalah sebagai carannya, maka sila kelima pancasila adalah tujuan dari Ekonomi pancasila. Ekonomi pancasila yang merupakan konsep Ekonomi yang berlandaskan dan jiwai spirit nilai-nilai pancasila. Pandangan konsep ini yang bisa dilacak dari ide ide Bung Hatta, salah seorang proklamator RI. Senada dengan pesan pasal 33 UUD 1945 dan berbasiskan nilai-nilai sosio religio budaya masyarakat Indonesia. (Abdillah dkk, 2015: 118)

Dengan landasan konsepsional tersebut maka Sistem Ekonomi pancasial berada pada tiga level sekaligus , epistemology, antologis dan aksiologis .keberadaan konsep Ekonomi pancasila sudah ada dengan pancasila sebagai landasan idealnya dan UUD 45 sebagai landasan konstitusionalnnya.

B.     Konsep Ekonomi pancasila

Menurut Boediono (mantan Menkeu RI), Sistem Ekonomi Pancasila dicarikan oleh lima hal sebagai berikut :

1.      Koperasi adalah soko guru perekonomian nasional

2.      Manusia adalah “ ecomic man, social and religions man ”

3.      Ada kehendak sosial yang kuat kearah egalitarianisme dan kemerataan social.

4.      Prioritas utama kebijakan diletakkan pada penyusunan perekonomiaan nasional yang tangguh.

5.      Pengandalan pada Sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Ekonomi , diimbangi dengan perencenaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan Ekonomi seperti yang dicerminkan dalam cita cita koperasi.

Ekonomi pancasila adalah ”aturan main” kehidupan Ekonomi atau hubungan hubungan Ekonomi antar pelaku yang didasarkan pada etika atau moral pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi sluruh rakyat Indonesia. Etika pancasila adalah landasan moral dan kemanusiaan yang dijiwai semangat nasionalisme (kebangsaan) dan kerakyatan, yang kesemuannya bermuara pada keadilan seluruh rakyat. Intisari pancasila ( Eka sila) adalah gotong royong atau kekeluargaan, sedangkan dari segi politik trisila yang diperas dari pancasila adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Sosio-nasionalisme demokrasi. Bung Hatta pernah menulis bahwa pembangunan nasional terutama harus dilakukan dengan dua cara ; pertama, pembangunan yang besar harus dikerjakan oleh pemerintah atau dipercayakan kepada badan-badan hukum tertentu dibawah penguasaan pemerintah. (Abdillah dkk, 2015: 120-125)

Menurut Emil Salim ciri Sistem Ekonomi hanya empat :

1.      Adanya demokrasi Ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua , untuk semua dibawah pimpinan pemilikan anggota.

2.      Ciri kerakyatan ; memperhatikan penderitaan rakyat .

3.      Kemanusiaan; tidak memberi toleransi pada eksploitasi manusia.

4.       religius menerima nilai-nilai agama dalam hidupnnya.

Sedangkan menurut Mubyarto , Ekonomi pancasila memiliki lima ciri .

1.      Adannya rangsangan Ekonomi; moral dan sosial.

2.      Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah kemerataan sosial sesuai asas kemanusiaan .

3.      Prioritas kebijakan Ekonomi adalah penciptaan perekonomiaan nasional yang tangguh dan nasionalisme.

4.      Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional yang tangguh dan nasionalisme.

5.      Adanya keseimbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksaan kegiatan Ekonomi untuk menjamin keadilan Ekonomi dan sosial.

C.    Ciri-ciri Sistem Ekonomi pancasila

1.      Sistem Ekonomi pancasila bertujuan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Dalam sebuah Sistem maka tujuan harus menjadi ciri utama dari gerak dan arah Sistem tersebut.

2.      Keikutsertaan rakyat banyak dalam kepemilikan, proses produksi dan menikmati hasilnnya. Kepemilikan menjadi sangat penting karna kemiskinan struktural telah begitu lama dirasakan oleh rakyat banyak.

3.      Menggunakan mekanisme pasar yang berkeadilan. Ini merupakan realisasi dari pasal 33 ayat 1&3. Dalam mekanisme ini ditentukan dana peran Negara dan dimana peran pasar. Karana itu, dalam mekanisme pasar berkeadilan , pertama tama biarlah pasar berjalan seefektif mungkin dengan persaingan sehat.

4.      Perencanaan strategis Ekonomi nasional. Ini adalah tafsir dari bunyi pasal 33 UUD 45 ayat 1 yang mengatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan. Artinya, Negara secara sadar menyusun perekonomiaan nasional untuk menghasilkan blu print Ekonomi yang menjadi petunjuk arah dan pola kebijakan bagi penyelenggaraan serta alat ukur sekaligus jaminan keikutsertaan seluruh rakyat dalam proses produksi bagi tercapainnya kesejahteraan rakyat.

5.      Koperasi berperan utama disektor Ekonomi rakyat, maksudnnya adalah, koperasi harus menjadi satu-satunnya solusi bagi kelembagaan bagi usaha-usaha kecil yang berjumlah besar tetapi terbatas asetnya, terutama disektor pertaniaan.

6.      BUMN berperan utama dalam kegiatan kegiatan Ekonomi yang strategis dan atau mengausai  hajat hidup orang banyak. Ini adalah jawaban dari pasal 33 (2) beserta penjelasan yang meminta pemerintah untuk mendirikan perusahaan Negara untuk mendapat mengurus di bidanng Ekonomi yang penting mengusai hajat Ekonomi  orang banyak.

7.      Kemitraan yang setara antara koperasi – BUMN swasta. Model kemitraan merupakan bentuk dari jawaban pasal 33 (1) tentang usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan. Dalam sejarahnya, usaha kecil rakyat kita tersebar sangat luas dan berjumlah sangat besar (99% usaha kita adalah pengusaha mikro ).

8.      Perencanaan pemerintah. Ini merupakan tafsir dari pasal 33 ayat 3 yang berbunyi , “bumi air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnnya dikuasai oleh Negara yang dipergunakan untuk rakyat”.

D.    Karakteristik Sistem Ekonomi pancasila

Sistem Ekonomi merupakan Sistem Ekonomi yang digali dan dibangun darinnilai nilai yang di anut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam Sistem Ekonomi pancasila tersebut antara lain ;berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme Ekonomi , demokrasi, yang diwujudkan dalam Ekonomi kerakyatan dan keadilan.

Sistem Ekonomi pancasila merupakan Sistem Ekonomi campuran yang mengandung pada dirinnya ciri ciri piositif dari kedua Sistem (ekstrim) yang kita kenal (kapiatalis-liberalisme-dan sosialis-komunis). Yang menjadi masalah adalah dimana titik ideal yang kita anggap yang paling tepat. Dengan kata lain harus mampu untuk menenepatkan peranan Negara pada posisi sedemikian rupa, sehinnga ia mampu mengendalikan kegiatan Ekonomi tanfa sanpai pada posisi komando.

Satu tugas dari pemikiran Ekonomi pancasila adalah untuk mengetahui bagaiman Dan mengapa prilaku Ekonomi masyarakat Indonesia tumbuh dan berkembang. Ekonomi pancasila memahami dinamika perubahan yang terjadi. Selama lingkungan Ekonomi selalu berubah implikasi langsung yang timbul adalah  bahwa prilaku ekonomi harus bisa menyesuaikan diri  pada perubahan situasi dan perubahan kebutuhan yang terjadi jika ingin merefleksikan kenyataan. Tidak dapat disangkal bahwa hangatnnya polemik Sistem Ekonomi Indonesia sekitar tahun 1998 -81 berkisar pada gagasan Mubyarto mengenai Sistem Ekonomi pancasia (SEP).

E.     Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Ekonomi Pancasila

Kelebihan:

1.      Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

2.      Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan mengusasi hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara.

3.      Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

4.      Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permuwakafan lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula.

5.      Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

6.      Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

7.      Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

8.      Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Kekurangan:
Adapun ciri negatif yang harus dihindari dalam sistem perekonomian kita
karena bersifat kontradiktif dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia
adalah sebagai berikut:

1.      Sistem free fight liberalism (sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan).

2.      Sistem terpusat, yang dapat mematikan potensi, kreasi, dan inisiatif warga masyarakat.

3.      Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

F.     Kritikan Terhadap Sistem Ekonomi Pancasila

Pertanyaan yang muncul setiap kali men-diskusikan sistem ekonomi Indonesia adalah: Sistem ekonomi yang sekarang berlangsung di Indonesia sebenarnya tergolong sistem ekonomi apa? Ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia bukan sistem kapitalisme maupun sosialisme. (Emil Salim, 1979: 78) mengatakan bahwa SEP adalah sistem ekonomi pasar dengan unsur perencanaan. Dengan kata lain, sifat dasar dari kedua kutub ekstrim ini berada dalam keseimbangan. (Mubyarto, 1980: 74) berpendapat bahwa SEP mungkin sekali berada di antara dua kutub tersebut, tapi di luarnya. Tentu saja pandangan ini mendapat banyak kritikan tajam. Frans Seda, misalnya, menju-luki pandangan ini sebagai paham “bukan-isme”, yaitu paham serba bukan: bukan kapitalisme, bukan liberalisme, tidak ada monopoli, tidak ada oligopoli, tidak ada persaingan bebas yang saling mematikan, dsb. Tidak berlebihan, bila ada yang menyebut sistem ekonomi semacam ini hanya dihuni oleh para malaikat, masyarakat utopia.

Kritikan tajam juga datang dari (Arief Budiman, 1989: 4), yang mengatakan bahwa:
“Tampaknya, Mubyarto sendiri belum dapat merumuskan dengan tepat apa isi SEP-nya. Dia baru berhasil membuat pagar-pagar batas untuk mengurung ‘binatang’ yang bernama SEP, sambil sekali-kali meraba-raba dan menerka-nerka bagaimana persisnya bentuk dan rupa ‘binatang’ ini”.

Dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut:

1.       Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan structural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.

2.       Sistem etatisme dalam arti bahwa negara berserta aparatus ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara.

3.       Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan cita-cita keadilan sosial.” (GBHN 1993).

BAB III

PENUTUP

3.1  Kesimpulan

Teori ekonomi Pancasila merupakan teori yang ada di Indonesia. Memang benar sistem ekonomi yang ada di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila mengamalkan hal-hal baik untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan adanya teori sistem ekonomi yang berdasar pada Pancasila diharapkan akan bisa mengatur kehidupan ekonomi masyarakat berjalan dengan baik, sesuai norma aturan yang berlaku di negara Indonesia. Namun, jika menganut sistem ekonomi pancasila tidak sepenuhnya juga akan berimbas baik pada kehidupan masyarakat. Karena Sistem ekonomi Pancasila menganut dua paham sistem ekonomi. Yaitu liberal-kapitalis dan sosial-komunis. Seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya paham kutub itu lebih mementingkan kepentingan umum dan menyampingkan kepentingan individual. Selain itu juga daya kreasi individual dibatasi demi kepentingan umum. Sehingga jika akan ada persaingan selalu dibatasi agar tidak terjadi konflik antar individu atau kelompok.

Jika dilihat pada kenyataan yang terjadi di masyarakat pengamalan pancasila belum sepenuhnya bisa di amalkan oleh masyarakat. Kenyataannya dapat dilihat tidak semua masyarakat berfikir ekonomi untuk mementingkan kepentingan umum. Apalagi keadaan negara Indonesia di masa kini sebagai negara berkembang bukan negara maju. Begitu banyak penduduk Indonesia, lapangan pekerjaan pun semakin sedikit. Dan pada kenyataannya aset-aset negara lebih banyak dimiliki perusahaan asing. Adapun orang asli pribumi yang mampu membuat lapangan pekerjaan tidak sepenuhnya bisa mengatasi masalah ekonomi Indonesia, dan masalah utamanya pada saat ini adalah banyaknya pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah mundir dkk. 2015.  Perbandingan Sistem Ekonomi, Surabaya: kopertais IV press

Alkautsaroh. 2015. Sistem Ekonomi Pancasila, diakses pada 05 Oktober 2016. Melalui http://blogspot.co.id/sistem-ekonomi-pancasila.htm

Brian Aderinanda Bahri. 2010. Teori Ekonomi Pancasila, diakses pada 05 Oktober 2016. Melalui http://blogger.com/teori-ekonomi-pancasila/HAHSLM _ H'Theory.htm

Mubyarto. 1995.  Teori Ekonomi Sosial, yogyakarta: aditya.media

Novita Aprilia. 2011. Teori Ekonomi Pancasila, diakses pada 05 Oktober 2016. Melalui http://blogspot.com/teori-ekonomi-pancasila.html